Kalabahi, RakyatALOR.ID – Suasana kekeluargaan terasa kental di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, Jumat (5/6/2026).
Di ruangan tersebut, Forum Akademisi Pantar duduk satu meja bersama Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.
Pertemuan ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan momentum penting lintas generasi yang memiliki satu tujuan sama: mengawal lahirnya Kabupaten Pantar sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pertemuan strategis ini membahas dukungan nyata dari para akademisi asal Pantar terhadap penyusunan Studi Kelayakan DOB Kabupaten Pantar yang akan digarap oleh Tim Undana.
Bagi mereka, pemekaran wilayah wilayah ini bukan sekadar menarik garis baru di peta, melainkan upaya mendekatkan pelayanan publik, meratakan pembangunan, dan mewujudkan harapan masyarakat yang sudah lama dinantikan.
Sinergi Akademisi dan Peneliti demi Masa Depan Pantar
Dalam pertemuan tersebut, hadir langsung empat peneliti utama dari Undana, yaitu Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si., Dr. Laurensius Sayrani, M.PA., Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si., dan Dr. Hendrik Toda, M.Si.
Sementara dari pihak lokal, hadir Ketua Forum Akademisi Pantar, Rudi Lema Killa, S.H., M.Kn., perwakilan DPP KAMPAR Stefanus Magang dan Apolos Well, serta sejumlah anggota Forum Akademisi Pantar lainnya.
Ketua Forum Akademisi Pantar yang juga merupakan Alumni Fakultas Hukum Undana, Rudi Lema Killa, membuka pertemuan dengan nada hangat dan penuh optimisme.
“Kami Forum Akademisi Pantar bersama seluruh elemen masyarakat Pantar menyampaikan terima kasih dan dukungan penuh kepada Tim Peneliti Undana untuk melakukan kerja-kerjanya. Data dan informasi lapangan yang kurang atau dibutuhkan, kami siap untuk membantunya. Ini bentuk perjuangan kami bersama orang-orang tua Pantar,” tegas Rudi.
Merespons hal tersebut, Ketua Tim Penyusun Studi Kelayakan, Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si., menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat yang mereka terima.
“Kami senang disambut seperti keluarga sendiri. Dukungan dari Forum Akademisi Pantar ini sangat berarti. Dengan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, kami yakin studi kelayakan ini bisa berjalan baik dan menghasilkan data yang kuat untuk DOB Pantar,” ujar Dr. Ajis.
Diskusi Substansial Mengenai Indikator Teknis Pemekaran
Meski berjalan santai dan penuh tawa saat menceritakan kondisi wilayah Pantar, diskusi tetap berlangsung serius dan substansial. Kedua belah pihak membedah 35 indikator teknis yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Tidak ada sekat pembatas antara “tim peneliti” dan “akademisi daerah”. Yang tampak hanyalah semangat dari kampus untuk dedikasi rakyat. Pertemuan ditutup dengan jabat tangan erat dan foto bersama, menegaskan bahwa perjuangan calon DOB Kabupaten Pantar adalah gerakan kolektif lintas profesi.
Forum Akademisi Pantar juga mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di Pulau Pantar, Kalabahi, maupun di luar Kabupaten Alor, untuk saling bergandengan tangan menyukseskan penelitian ini demi hasil terbaik.
Komitmen Penuh Pemerintah Kabupaten Alor
Komitmen Pemerintah Kabupaten Alor di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Lakamau, SH, M.Si., dan Wakil Bupati Rocky Winaryo, SH, MH., dalam mendorong percepatan pembentukan DOB Pantar terus berjalan konsisten.
Selain mengalokasikan anggaran khusus, Pemkab Alor sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Undana Kupang terkait penyusunan dokumen akademik ini.
Berdasarkan data yang dihimpun, Wakil Bupati Alor didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Obeth Bolang, S.Sos, M.AP., serta Asisten I Setda Kabupaten Alor, Ridwan Nampira, telah melakukan penandatanganan PKS bersama pihak Undana di Kupang.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Alor menegaskan bahwa kolaborasi dengan pihak akademisi mutlak diperlukan. Hal ini guna memastikan seluruh proses pemekaran wilayah berjalan objektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hadirnya Rektor Undana bersama Wakil Rektor II, Dekan FISIP, serta Ketua Tim Penyusun dalam penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen tinggi universitas dalam menghasilkan kajian yang berkualitas.
Dengan rampungnya studi kelayakan ini kelak, Pemkab Alor berharap dokumen tersebut dapat menjadi landasan hukum dan saintifik yang kuat dalam pengusulan resmi Kabupaten Pantar sebagai daerah otonomi baru. (ra1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatAlor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
