Kalabahi, RakyatALOR.ID – Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai NasDem, Deni Padabang, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Alor yang memasukkan lanjutan pembangunan ruang rawat inap Rumah Sakit Bergerak (RSB) Mola senilai sekitar Rp2,8 miliar serta pengadaan jaringan wifi senilai Rp900 juta dalam penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Deni, kedua program tersebut tidak pernah dibahas sebagai prioritas saat pembahasan APBD murni 2026 bersama DPRD. Kritik itu disampaikannya dalam Sidang Paripurna DPRD Alor terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta jawaban Bupati Alor terhadap laporan Badan Anggaran DPRD, Senin (6/7/2026).
Pertanyakan Sumber Anggaran
Deni mempertanyakan dasar pengalokasian anggaran untuk dua program tersebut, sementara berbagai kebutuhan mendasar masyarakat masih tertunda dengan alasan keterbatasan anggaran.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sekolah, hingga rumah jabatan bagi guru dan tenaga kesehatan yang belum mendapat alokasi memadai.
“Kalau memang uang tidak ada saat pembahasan APBD, lalu dari mana anggaran Rp2 miliar lebih untuk lanjutan RSB Mola dan Rp900 juta untuk pengadaan wifi itu berasal? Apakah ada transfer dana baru atau hanya hasil pergeseran anggaran?” ujar Deni.
Soroti Urgensi Pengadaan Wifi
Selain mempertanyakan sumber anggaran, Wakil Ketua Komisi III DPRD Alor itu juga menilai pengadaan jaringan wifi senilai hampir Rp1 miliar belum menjadi kebutuhan yang paling mendesak.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatAlor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
