“Faktanya sekarang daerah tidak lagi memperoleh dana insentif fiskal hanya karena WTP. Berarti ada indikator lain yang harus diperhatikan seperti penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” tegasnya.
Desak Audit Proyek RSB Mola
Deni juga mengkritik rencana melanjutkan pembangunan ruang rawat inap RSB Mola yang sebelumnya sempat mangkrak.
Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab terhentinya proyek serta menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebelum kembali mengalokasikan anggaran.
“Jangan setiap proyek gagal lalu langsung dianggarkan lagi untuk dilanjutkan tanpa ada evaluasi. Harus ada laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Semua pihak yang terlibat sejak tahap awal perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Menurut anggota DPRD Alor tiga periode itu, kebiasaan melanjutkan proyek mangkrak tanpa evaluasi berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pembangunan daerah.
Ia juga menyinggung penyelesaian sejumlah proyek lain, termasuk pembangunan Pasar Lipa, yang menurutnya hingga kini masih menyisakan persoalan pembayaran meski telah menggunakan anggaran daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatAlor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
