Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan alasan menjadikan program tersebut sebagai prioritas dibanding pembangunan infrastruktur dasar yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Apakah pengadaan wifi itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak? Apakah pelayanan internet di Alor sudah sedemikian buruk sehingga harus menjadi prioritas dibanding infrastruktur dasar masyarakat?” katanya.
Deni juga menyesalkan mekanisme penyampaian informasi mengenai perubahan anggaran kepada DPRD. Ia mengaku komisi-komisi di DPRD tidak pernah menerima penjelasan secara langsung terkait masuknya program-program tersebut, meskipun pemerintah mengklaim telah menyampaikan surat pemberitahuan.
WTP Bukan Satu-satunya Tolok Ukur
Dalam kesempatan itu, Deni turut menyinggung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Alor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, opini WTP memang patut diapresiasi sebagai indikator tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, capaian tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan, pemerintah juga harus fokus pada indikator pembangunan lain seperti penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatAlor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
