Kalabahi, RakyatALOR.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor terus memperkuat budaya demokrasi partisipatif melalui pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Alor, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Bawaslu dalam menjaga semangat demokrasi di masa non-tahapan pemilu sekaligus mempersiapkan kader-kader pengawas partisipatif yang akan berperan aktif menyongsong Pemilu 2029.
Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Da Purificacao, melalui sambutan secara daring. Kegiatan ini diikuti sekitar 20 peserta yang berasal dari unsur media, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga Kwartir Daerah Pramuka.
Sementara itu, materi dari pihak eksternal disampaikan oleh dosen STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Dr. Rahmat Nasir, M.Pd.
Dalam arahannya, Nonato Da Purificacao menegaskan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral dan konstitusional Bawaslu kepada masyarakat.
“Bicara soal pendidikan partisipatif, ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kami kepada publik saat ditanya apa saja yang dilakukan Bawaslu di masa non-tahapan. Sebagai lembaga publik, kami dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan tugas kelembagaan,” ujar Nonato.
Ia berharap peserta tidak hanya menjadi pendengar selama kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu memberikan masukan dan kritik yang konstruktif bagi penyelenggara pemilu.
Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi.
“Kritik itu merupakan vitamin untuk sebuah perbaikan,” tegasnya.
Nonato juga mengingatkan pentingnya membangun karakter yang kritis dan berani menyuarakan pendapat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Ia menekankan bahwa konsolidasi demokrasi harus terus dilakukan agar seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Therlince Loisa Mau, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa program Pendidikan Pengawasan Partisipatif merupakan agenda berjenjang yang diinstruksikan oleh Bawaslu RI.
Menurutnya, program tersebut bertujuan membekali para peserta dengan refleksi atas pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya, sehingga dapat melahirkan kader pengawas yang berkualitas.
“Tujuan kami adalah mempersiapkan kader pengawas partisipatif yang benar-benar berkualitas untuk menyambut Pemilu 2029 mendatang,” kata Therlince.
Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan dan berharap semangat tersebut dapat terus terjaga hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.
Kehadiran kader-kader muda dari berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah masyarakat.
Selain menjadi ruang pembelajaran, kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif juga menjadi wujud komitmen Bawaslu Kabupaten Alor dalam membangun ekosistem pengawasan yang inklusif.
Dalam konsep tersebut, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pemilih, tetapi juga sebagai subjek aktif yang ikut mengawal keadilan dan integritas pemilu.
Bawaslu Alor berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi secara komprehensif dari awal hingga akhir, menjaga konsistensi dan keaktifan dalam setiap sesi diskusi, serta mengimplementasikan ilmu pengawasan yang diperoleh di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Alor optimistis dapat membangun fondasi yang kuat bagi terciptanya ekosistem demokrasi yang bersih, transparan, dan partisipatif di Kabupaten Alor menjelang Pemilu 2029. (ra1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatAlor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
